Sebuah "Wacana" yang muncul karena "sakit hati, kemarahan, hilangnya kepercayaan dan kemuakan" terhadap polah para pelaksana mandat rakyat yang selama ini kita kenal sebagai pemerintah atau pegawai negeri, yang terbagi dalam berbagai departemen. Menyedihkan sekaligus membuat hati pilu. Bertahun-tahun sudah negeri ini merdeka. Bertahun-tahun sudah masalah agama di urus oleh negara melalui departemen Agama, bertahun-tahun sudah Pancasila menjadi Dasar Negara dan menjadi kewajiban seiap anak untuk mempelajarinya ketika mulai masuk sekolah. Tetapi lacur ! Apa yang terjadi ?! Kebobrokan moral nggak pernah berubah apalagi hilang dari bumi tercinta ini.
Boikat Pajak ? Sebuah ide cantik yang menggelitik hati dan patut menjadi renungan untuk disikapi. Sebuah keniscayaan yang cerdas untuk "menghajar" pemerintah yang tak kunjung berjalan menindak para koruptor. Ya ..., bagaimana mereka mampu dan bisa memberangus koruptor, orang mereka sendiri sedang terbelit dugaan makan uang Century untuk memenangkan PEMILU. Bagaimana mungkin menangkapi para pelaku korupsi ketika lembaga yang dipercaya rakyat untuk menjadi pemburu, pengadil dan algojo bagi koruptor malahan dikenal sebagai "mafia" pelaku MARKUS dan Pakar Korupsi.
"Bangsa Bengek" ini sebenarnya sudah waktunya untuk mengundang para malaikat untuk mejadi "Presiden hingga Ketua RT", mengundang Napoleon Bonaparte untuk menjadi algojo bagi para koruptor dan memanggil Zooro (si Maling Budiman) untuk menjadi pembantu Malaikat yang menjabat menteri sosial. Agama nggak perlu di urus melalui departemen atau kementerian. Biar langsung jadi urusan setiap orang ama Tuhan. Langsung ... Nggak lewat makelar !!!Mereka semua nggak perlu digaji atau dinaikkan gajinya demi menjaga agar mereka tidak melakukan korupsi. Ya karena mereka memang punya mental "Pancasila" dan bukan "mental kere" seperti bangsa ini. Mental "Pancasila" : biar gaji kecil nggak doyan korupsi. "Mental Kere" : biar gaji segudang, korupsi jalan terus.
Ha....ha...ha.... Aku sebenarnya sudah bosan mengomentari bangsa bengek ini. Bosan melihat "maling-maling" berlaku suci yang berebutan menjadi pemimpin negeri. Ha... ha ... ha... Kita nggak bayar pajak pun sebenarnya bangsa ini sanggup tetap berdiri dan justru mampu memberi tunjangan bagi mereka yang lagi nganggur ketika "Sumber Kekayaan Negeri dikelola dengan kejujuran dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya.
Boikat Pajak ? Sebuah ide cantik yang menggelitik hati dan patut menjadi renungan untuk disikapi. Sebuah keniscayaan yang cerdas untuk "menghajar" pemerintah yang tak kunjung berjalan menindak para koruptor. Ya ..., bagaimana mereka mampu dan bisa memberangus koruptor, orang mereka sendiri sedang terbelit dugaan makan uang Century untuk memenangkan PEMILU. Bagaimana mungkin menangkapi para pelaku korupsi ketika lembaga yang dipercaya rakyat untuk menjadi pemburu, pengadil dan algojo bagi koruptor malahan dikenal sebagai "mafia" pelaku MARKUS dan Pakar Korupsi.
"Bangsa Bengek" ini sebenarnya sudah waktunya untuk mengundang para malaikat untuk mejadi "Presiden hingga Ketua RT", mengundang Napoleon Bonaparte untuk menjadi algojo bagi para koruptor dan memanggil Zooro (si Maling Budiman) untuk menjadi pembantu Malaikat yang menjabat menteri sosial. Agama nggak perlu di urus melalui departemen atau kementerian. Biar langsung jadi urusan setiap orang ama Tuhan. Langsung ... Nggak lewat makelar !!!Mereka semua nggak perlu digaji atau dinaikkan gajinya demi menjaga agar mereka tidak melakukan korupsi. Ya karena mereka memang punya mental "Pancasila" dan bukan "mental kere" seperti bangsa ini. Mental "Pancasila" : biar gaji kecil nggak doyan korupsi. "Mental Kere" : biar gaji segudang, korupsi jalan terus.
Ha....ha...ha.... Aku sebenarnya sudah bosan mengomentari bangsa bengek ini. Bosan melihat "maling-maling" berlaku suci yang berebutan menjadi pemimpin negeri. Ha... ha ... ha... Kita nggak bayar pajak pun sebenarnya bangsa ini sanggup tetap berdiri dan justru mampu memberi tunjangan bagi mereka yang lagi nganggur ketika "Sumber Kekayaan Negeri dikelola dengan kejujuran dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya.
